Pemdes Cilellang dan Bapenda Barru Gelar Sosialisasi Administrasi PBB 

BARRU - Pemerintah desa (Pemdes) Cilellang, kecamatan Mallusetasi, kabupaten Barru bekerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Barru menggelar sosialisasi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di aula kantor desa Cilellang, pada Rabu (8/5/2024).

Sosialisasi tersebut dibuka oleh sekretaris desa (Sekdes) Cilellang Erwin dan dihadiri oleh sekretaris Bapenda Jamaluddin Hasmin sebagai narasumber. Selain itu hadir pula BPD Cilellang, Pendamping Desa, Bhabinkamtibmas, Kadus, Ketua RT, Pembantu Kolektor dan Perwakilan Masyarakat sebagai peserta sosialisasi.

Baca juga: Di Lampung, LaNyalla Ajak Warga PSHT Kembali ke UUD 45 Agar Kedaulatan di Tangan Rakyat

Saat membuka sosialisasi, Sekdes Cilellang Erwin mengatakan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024.

Baca juga: Bupati Suardi Saleh Beri Arahan Saat Maulid di Masjid Agung Nurul Huda Kota Barru

"Dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2, diharapkan masyarakat semakin sadar dan taat pajak", ungkapnya.

Sementara itu, sekretaris Bapenda Jamaluddin Hasmin menyampaikan bahwa SPPT PBB tahun 2024 sudah didistribusikan oleh Bapenda Kabupaten Barru ke seluruh wilayah desa termasuk desa Cilellang.

Baca juga: PPI Barru Raker dan Temu Alumni, Kabid Humas Hidayatuddin: PPI Agen Perubahan Untuk Kepemudaan

"Kami berharap kepada seluruh masyarakat desa Cilellang untuk taat pajak dan membayar tepat pada waktunya. Kemudian juga diberitahukan bagi masyarakat yang belum memahami ataupun adanya kekeliruan pada SPPT untuk segera melaporkan dan memberitahukan kepada pemerintah desa untuk selanjutnya dilaporkan ke Bapenda", kata Jamaluddin.

Baca juga: Komitmen Tinggi Dibidang Kesehatan, Suardi Saleh Terima Penghargaan Nasional UHC

"Juga akan adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak mau membayar pajak yang berakibat merugikan masyarakat itu sendiri dengan pemasungan PBB", imbuhnya.