Bupati: Beri Keleluasaan Para Wajib Pajak PBB-P2 Sesuai UU No 1 Tahun 2022

BARRU - Bupati Barru Ir.H.Suardi Saleh M.Si membuka acara Penyerahan SPPT & DHKP PBB-P2 Tahun 2023 di Baruga Singkeru Adae,   Kamis (16/03/2023).

Mengawali acara dengan Penandatanganan Berita acara Penyerahan SPPT & DHKP PBB-P2 Tahun 2023 ke 7 Kecamatan dan pemberian Piagam Penghargaan oleh Bupati Barru Suardi Saleh ke 6 Desa Kategori dengan Pokok Ketetapan sampai dengan Rp.75.000.000, -yaitu Desa Mattirowalie, Desa Galung, Desa Bacu-Bacu, Kelurahan Lompo Riaja, Desa Pancana dan desa Lampoko

Baca juga: Tertinggi di Kepri, Pertumbuhan Ekonomi Batam Capai 4,75 Persen

Turut hadir dalam acara Penyerahan SPPT & DHKP PBB-P2 Tahun 2023 Kepala Bapenda Kabupaten Barru, Kepala BKAD Kabupaten Barru, Kepala Dinas PMDPPKBPPPA Kabupaten Barru, Kabag Pemerintahan Setda Barru, Para Camat se - Kabupaten Barru dan para kepala Desa /Kelurahan se - Kabupaten Barru.

Bupati Barru dalam sambutannya, menurut undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah, memberikan keleluasaan para wajib pajak PBB-P2 dalam yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan.

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Adanya Aksi Penimbunan Stok Minyak Goreng

"Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan nominal SPPT PBB-P2. penyerahan SPPT di pertengahan, " tegasnya.

Dirinya juga mengapresiasi jajaran Bapenda yang telah melakukan percepatan bulan Maret ini, lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya, ini artinya mampu membaca keinginan dan harapan masyarakat agar penyerahan SPPT dapat dipercepat dan dilakukan sebelum musim panen tiba. PBB-P2 merupakan jenis pajak daerah yang sangat potensial" ucapnya

Baca juga: Menko Marves Dorong Afirmasi Produk Dalam Negeri, Plt Gubernur Sulsel: Pemerataan Perekonomian, Khususnya UMKM

Seperti pada akhir tahun 2022 yang lalu, lanjut Bupati telah melakukan pendataan khusus dan menginstruksikan kepada Bapenda untuk melakukan pemutakhiran data secara bertahap dan di tahun 2023 ini akan dimulai di Kecamatan Barru dan akan dilanjutkan tahun berikutnya di kecamatan lain.

"Hal ini harus dilakukan untuk perkembangan lahan pertanian menjadi kawasan hunian dan perumahan serta peningkatan nilai-nilai jual obyek pajak (NJOP)"katanya

Baca juga: Walikota Makassar Minta Kolaborasi Tangkal Varian Omicron Dengan Tetap Tumbuhkan Ekonomi

Bupati juga menekankan intruksi Pemerintah  Pusat untuk melakukan perluasan dan percepatan digitalisasi transaksi dengan melakukan berbagai inovasi pembayaran pajak daerah secara digital khususnya PBB seperti melalui ATM Mobile Banking, Qris, Kantor Pos, dan akses ke website.

"Untuk melakukan pengecekan pembayaran PBB, SPPT informasi digital, dan mencetak secara mandiri setoran surat tanda terima (STTS) PBB yang kesemuanya bermuara pada kemudahan - kemudahan melakukan pembayaran akses layanan dan kepada masyarakat, "ungkap Suardi Saleh

Baca juga: Jawab Keresahan Warga, Disdak Sulsel Pastikan Stok Minyak Goreng Aman

Bupati juga menyampaikan bahwa pada tahun 2023 potensi PBB-P2 Kabupaten Barru   sebagai berikut:

1. Kecamatan Barru Pokok ketetapan Rp.1.821.802.307, - WP.29.147.

2. Kecamatan Balusu Pokok ketetapan Rp.1.467.727.089, - WP.13.885.

3. Kecamatan Mallusetasi Pokok ketetapan Rp.1.044.898.312, - WP.17.294.

4. Kecamatan Tanete Rilau Pokok ketetapan Rp.650.593.648, - WP.24.708.

Baca juga: Pemerintah Larang Ekspor CPO, Rudi Hartono: Harga Sawit Anjlok, Petani Jadi Serba Salah

5. Kecamatan Tanete  Riaja Pokok ketetapan Rp.505.886.529, - WP.23.306.

6. Kecamatan Soppeng Riaja Pokok ketetapan       Rp.434.047.136, - WP.13.072.

7. Kecamatan Pujananting Pokok ketetapan Rp.322.003.226, - WP.14.629.

Total Pokok Ketetapan dari 7 Kecamatan  Rp.6.237.958.247, - Total terkait dengan syarat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap telah dilakukan perubahan peraturan Bupati nomor 43 tahun 2018 menjadi 2022 yang sebelumnya hanya pemberian rekomendasi untuk Peraturan Bupati nomor 60 tahun mensyaratkan realisasi PBB 80% akan ditingkatkan menjadi 90%.

Hal ini dimaksudkan, kata Bupati, agar para Lurah/Kepala Desa beserta aparat  memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti penting PBB bagi pembangunan.

Baca juga: Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Terburu-Buru Berlakukan BPJS sebagai Syarat Pelayanan Publik

Bagi Kolektor dalam hal ini Lurah / Kepala  Desa  serta pembantu kolektor (kepala dalam penagihan PBB baik Dusun) agar lebih pro aktif tagihan tahun berjalan maupun tunggakan PBB sehingga target yang telah ditentukan dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo.

Dalam hal ini, Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk menginventarisir semua data wajib PBB potensial dan permasalahan PBB, termasuk menyampaikan ke  badan pendapatan daerah Kabupaten Barru dan Bapenda untuk memonitor dan mengawasi penerimaan PBB setiap bulannya.

"Saya juga telah menginstruksikan Kepala Bapenda untuk menyiapkan berupa studi tiru keluar untuk rewards provinsi kepada para Kepala Desa/Lurah yang merampungkan dan saya juga meminta agar uang pembayaran PBB diatas 90%, '' Terang Bupati

Bupati berharap,   sebelum tanggal jatuh tempo, penyampaian SPPT dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) per lembar agar sesegera mungkin ditransfer ke rekening masing-masing pembantu kolektor agar semakin bersemangat mendistribusikannya kemasyarakat.  Tutup

(Humas IKP/Rk)

Baca juga: Rudi Padukan Perencanaan Pemko-BP Batam, Genjot Pertumbuhan Ekonomi