BARRU - Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si terima Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Bupati Barru MPP Lantai 5, Senin (15/07/2024).
Kedatangan Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini dipimpin Firmina Tallulemabang, SE, bertujuan untuk memperoleh informasi, saran, dan masukan dalam rangka penyempurnaan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budidaya Holtikultura dan Peternakan Sulawesi Selatan.
Diawal sambutannya, Suardi Saleh mengucapkan selamat datang kepada Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan di Kabupaten Barru, dia berkeyakinan setiap tamu yang datang di Kabupaten Barru, Insya Allah akan membawa keberkahan bagi Kab.Barru terlebih yang datang adalah Anggota DPRD Provinsi Sulsel.
Lebih lanjut, Suardi Saleh mengurai gambaran umum Kabupaten Barru dimulai dari luas kabupaten Barru hingga pencapaian pembangunan diberbagai sektor berikut strategi pemerintah dalam mencapai target Pemerintah Pusat pada penurunan stunting 14 ?n kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024.
Terkait maksud dan tujuan kunjungan kerja Pansus DPRD Provinsi Sulsel, Suardi Saleh menyambut baik dan dikesempatan tersebut memaparkan secara detail kondisi pertanian, hortikultura dan peternakan di Wilayah Kabupaten Barru.
Dihadapan Pansus DPRD dan Rombongan Suardi Saleh menyebutkan spesifik potensi potensi pertanian seperti luas lahan sawah 14.703 Ha, dimana saat ini Pemerintah berusaha agar panen dapat dipanen dua atau tiga kali dengan melakukan pompanisasi.
Kemudian kata Suardi, untuk lahan bukan sawah seluas 41.938 Ha dimana luas TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria yang telah dimanfaatkan masyarakat seluas 2.103 Ha
Pada bagian hortikultura, Suardi Saleh menjelaskan salah satu komoditas hortikultura yang sudah berbentuk kawasan dan memberikan kontribusi tinggi adalah komoditi Nenas Madu yang berada di Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujananting dengan luas 150 Ha, bahkan Pj.Gubernur Sulsel saat itu telah melakukan panen bersama.
Untuk sektor peternakan, Suardi Saleh memaparkan kondisi populasi ternak dan perkembangan peternakan di Kabupaten Barru.
Suardi menambahkan, di tahun 2023 luas pakan ternak berjumlah 597 ha, dimana ketersediaan hewan qurban sebanyak 2.273 ekor dan 808 ekor diantaranya dipotong pada saat qurban dan sebagiannya diantar pulaukan.
Suardi Saleh menuturkan, bahwa Kab. Barru telah ditetapkan sebagai wilayah Sumber bibit sapi Bali melalui SK Menteri Pertanian Nomor 437/Kota/SR.120/7/2013.
Saat ini ucap Suardi Saleh, Pemerintah Kabupaten.Barru juga telah melakukan kerja sama dengan Fakultas Peternakan UNHAS Makassar melalui Teaching Industry Pembibitan Sapi Maiwa Breeding Center (MBC).
Menurutnya Kerjasama ini telah membantu para peternak sapi di kabupaten Barru mitra MBC saat ini sudah berjumlah 116 orang dengan populasi ternak 377 ekor.
Kepada Pansus DPRD Provinsi Sulsel Bupati Barru berharap semoga hasil dari kunjungan ini bermanfaat dan masukan serta saran juga akan menjadi motivasi bagi kami untuk lebih baik.
Sementara Firmina Tallulemabang, SE,
Ketua Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih atas sambutan dan penerimaan yang luar biasa dari Bupati Barru bersama jajaran.
Dirinya juga mengapresiasi keberadaan MPP dan menurutnya ini adalah bukti kerja keras Bupati Barru bersama jajarannya.
Dia menambahkan, dengan potensi pertanian, hortikultura, peternakan serta posisi strategis yang dimiliki Kabupaten Barru sebagai salah satu pintu gerbang akan sangat mendukung untuk memenuhi kebutuhan IKN.
Terkait paparan yang disampaikan Bupati Barru, Firmina menanggapi bahwa apa yang disampaikan akan menjadi informasi dan bahan materi untuk penyempurnaan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budidaya Holtikultura dan Peternakan Sulawesi Selatan yang saat ini masih dalam pembahasan di DPRD Provinsi Sulsel.
Turut hadir Ketua Pansus DPRD Provinsi Firmina Tallulemabang, SE beserta Anggota, Tim Pakar dan Tim Pendamping, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Asisten 2 Setda Barru, Sejumlah Pimpinan OPD terkait dan jajarannya ( Kepala Bappelitbangda, Kepala BKAD, Kadis PUTR, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala DLH, Kadis Perikanan dan Kelautan.
(mhh/hpb)